Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah secara resmi menerbitkan sebuah  peraturan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan [“Perppu Ormas”].

Terbitnya Perppu Ormas tersebut tidak lantas mendapat sambutan positif dari seluruh kalangan. Setidaknya terdapat beberapa pihak seperti Organisasi Masyarakat, Cendikiawan, Ahli/Praktisi hukum, dan Tokoh Masyarakat lainnya yang kontra dan menyatakan sikap tidak setuju dengan langkah pemerintah yang telah menerbitkan Perppu Ormas tersebut. Alasannya adalah tidak adanya kebutuhan mendesak atau memaksa pemerintah sehingga harus mengeluarkan Perppu ini dan tidak ditemukannya situasi kekosongan hukum terkait prosedur sanksi terhadap organisasi ormas yang pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, serta beleid ini cendrung berpotensi melanggar konstitusi khususnya dalam kebebasan berkumpul dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-UI/2009, diuraikan terdapat 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

  1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
  2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak mernadai;
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pemerintah berpandangan bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi yakni dengan adanya kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pemyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara, hal mana tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Sehingga cukup beralasan bagi Pemerintah untuk menjustifikasi bahwa situasi negara dalam keadaan darurat terhadap ancaman-ancaman yang dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi NKRI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain maraknya pro & kontra yang mewarnai eksistensi Perppu ini, yang perlu menjadi sorotan adalah siapakah pihak yang berwenang menguji Perppu Ormas ini?. Setidaknya sampai dengan saat ini terdapat beberapa Ormas yang telah mendaftarkan uji materil (judicial review) terhadap Perppu tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui bahwa secara ekplisit Pasal 24 huruf C UUD 1945 menyebutkan salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang Undang terhadap UUD 1945, bukan menguji Perppu terhadap UUD Negara 1945. Disamping itu kewenangan yang dimiliki oleh MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji suatu Perppu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu.

Lalu siapakah yang dapat menguji Perppu Ormas tersebut?

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mekanisme pengujian dan kewenangan untuk menyetujui Perppu terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislative review.  Dalam hal suatu Perppu tidak disetujui oleh DPR maka Perppu tersebut wajib dicabut (Jo. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945). Sehingga dengan kata lain tidak ada satu dasar hukum  yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memperluas penafsirannya hingga menganggap Peraturan Pemerintah sama dengan Undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu kecermatan dan kedewasaan hukum dalam melakukan suatu pengujian peraturan perundangan-undangan. Sehingga masyarakat atau pihak yang merasa keberatan dengan Perppu Ormas maupun Perppu lainnya dapat mengajukan keberatannya sesuai dengan koridor dan mekanisme hukum yang berlaku.

Penulis:        Ojak Situmeang, S.H., M.H

Founding Partner – Law Firm Tobing Situmeang & Partners

 

Link:http://nusantaranews86.com/kepada-siapa-nasib-perppu-ormas-digantungkan/

Categories:

Tags:

Comments are closed