Jakarta, 8 Juni 2017

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pemberitaan terkait maraknya tindakan Persekusi yang dilakukan oleh sekelompok oknum terhadap masyarakatSetidaknya terdapat dua kasus Persekusi yang cukup menyorot perhatian kita, yakni: tindakan presekusi yang menimpa remaja berinisial PMA berusia 15 tahun yang merupakan salah satu warga Cipinang Muara, Jakarta Timur dan Fiera Lovita, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Sumatera Barat.

Kedua korban tindakan persekusi tersebut di atas mengalami beberapa intimidasi dan ancaman kekerasan yang sempat viral di media sosial, hal ini diduga dipicu adanya perbuatan yang dianggap telah menghina salah satu ormas dan pimpinannya melalui media sosial.

Istilah persekusi sendiri pada umumnya jarang digunakan, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui dan paham mengenai istilah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.”

Dalam perspektif hukum, istilah persekusi dapat dipadankan dengan konsep Eigenrichting (Bahasa Belanda), yang memiliki arti tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak baik dalam bentuk menyekap orang atau melakukan tekanan dan kekerasan terhadap perorangan atau sejumlah warga dengan sewenang-wenang.

Tindakan persekusi yang dilakukan dengan intimidasi, kekerasan, perampasan kemerdekaan dan penculikan terhadap seorang atau sejumlah warga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat diancam dengan Hukuman Pidana.

Pelaku persekusi dapat diancam dengan beberapa pasal sebagai berikut:

  1. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP Ayat 1 berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

  • Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

  • Pasal 170 Ayat 1 berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Sebaliknya, bagi pihak yang merasa keberatan dan dirugikan atas adanya suatu hinaan maupun ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh seorang/sekelompok oknum dapat mengambil jalur dan/atau upaya hukum sebagai suatu solusi dengan cara memberikan peringatan hukum melalui Surat Somasi agar terdapat ruang untuk klarifikasi bagi masing-masing pihak, selain itu para pihak dapat melakukan mediasi untuk memperoleh win-win solution.

Namun dalam hal kedua upaya tersebut tidak mendapati titik temu, maka sebagai warna negara hukum, korban dapat menempuh proses litigasi dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian terhadap pelaku penghina atau  pengujar kebencian tersebut dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Persekusi merupakan fenomena kemunduran supremasi hukum yang dicita-citakan oleh negara Indonesia. Sehingga sepatutnya pemerintah dan aparat menghentikan tindakan persekusi dan menindak tegas para pelaku persekusi tersebut.

Oleh karenanya untuk menghindari agar aksi persekusi tidak terulang kembali, maka hendaknya kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan senantiasa mengedepankan hukum dalam penyelesaian suatu permasalahan, bukan dengan main hakim sendiri (Eigenrichting) .

Penulis:        Ojak Situmeang, S.H., M.H

Founding Partner – Law Firm Tobing Situmeang & Partners

Link : http://nusantaranews86.com/persekusi-dalam-perspektif-hukum/

Categories:

Tags:

Comments are closed